PERATURAN AKADEMIK
A. PELAKSANAAN PROSES PEMBELAJARAN
  1. Proses Pembelajaran dilaksanakan dalam tahun pelajaran.
  2. Satu Tahun Pelajaran dibagi menjadi dua semester.
  3. Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran dalam satu tahun pelajaran sebanyak 38 minggu,
  4. Jumlah minggu efektif untuk pelaksanaan proses pembelajaran setiap semesternya sebanyak 19 sampai 23 minggu, sesuai dengan kalender
  5. akademik yang berlaku pada tahun berjalan.
  6. Ketentuan tentang minggu efektif dan hari efektif disesuaikan dengan Kalender Pendidikan yang berlaku pada tahun pelajaran tersebut.
B. KEHADIRAN SISWA
  1. Siswa wajib hadir mengikuti proses pembelajaran selama satu tahun pelajaran untuk setiap tingkat.
  2. Dalam satu semester setiap siswa wajib hadir mengikuti proses pembelajaran tatap muka sebanyak 19 kali jumlah Jam Pelajaran perminggu dari setiap Mata Pelajaran.
  3. Setiap siswa wajib mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di lapangan ( di luar kelas ) sesuai karakteristik Mata pelajaran dan tuntutan Standar Proses setiap Mata Pelajaran.
C. KETIDAKHADIRAN SISWA

Ketidakhadiran peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dapat disebabkan oleh :
  1. Sakit (dibuktikan dengan surat keterangan dokter/pemberitahuan langsung orang tua/wali ).
    Surat Keterangan Dokter/Lembaga yang berwenang menyatakan seorang peserta didik sakit haya berlaku untuk jangka waktu 3 hari secara terus menerus. Jika sakitnya berlanjut maka Surat Keterangan harus diperpanjang untuk 3 hari berikutnya. Jika sakit yang diderita berkepanjangan, maka sekolah dapat menetapkan status peserta didik tersebut melalui rapat dewan pendidik yang dihadiri orang tua, komite dan dokter/petugas medis yang bersangkutan.
  2. Ijin ( didahului dengan permohonan orang tua ).
    Ijin hanya dapat diberikan hanya untuk alasan yang sangat penting dan hanya berlaku untuk paling banyak 3 hari secara terus menerus. Dalam satu tahun pembelajaran izin yang sifatnya sangat penting, hanya dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 7 hari belajar efektif. Seorang peserta didik yang tertinggal pelajaran dan gagal dalam penilaian sepenuhnya menjadi tangggung jawab yang bersangkutan.
  3. Ditugaskan oleh sekolah untuk mengikuti kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.
    Peserta didik yang tidak hadir dikarenakan diberi tugas atas nama sekolah dan atau daerah untuk kepentingan sekolah/daerah/nasional dinyatakan hadir dengan syarat kepada yang bersangkutan dibebankan tugas-tugas dari guru mata pelajaran yang tidak diikutinya selama yang bersangkutan tidak hadir.
  4. Sengaja tidak hadir.
    Untuk peserta didik yang tidak hadir karena alasan di atas, jika dalam satu semester mencapai 25%, tidak berhak mengikuti Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan Kelas.
D. KETENTUAN TENTANG PENUGASAN

Setiap guru mata pelajaran wajib memberikan tugas-tugas kepada peserta didik untuk meningkatkan ketercapaian setiap kompetensi sesuai dengan tuntutan Standar Proses yang telah dituangkan dalam silabus dan Rencana Pelaksanaan pembelajaran. Tugas dimaksud merupakan tugas-tugas proyek dan atau lainnya terdiri dari;
  • Penugasan Terstruktur (PT);
  • Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT). Alokasi waktu dan beban tugas yang diberikan kepada peserta didik (untuk PT dan KMTT) maksimal 60% alokasi dan beban belajar Tatap Muka (TM) yang setara dengan 45 menit. Dalam memberikan tugas-tugas kepada peserta didik, guru harus mengikuti rambu-rambu sebagai berikut:
  1. Alokasi waktu dan beban tidak lebih 60% dari alokasi waktu/beban tatap muka,
  2. Tugas yang berkaitan dengan penilaian kognitif diberikan secara wajar tidak memberatkan apalagi sampai membuat anak frustasi. Prinsip pemberian tugas adalah membantu peserta didik mencapai ketuntasan.
  3. Tugas-tugas yang bersifat proyek dalam bentuk KMTT hanya diberikan paling banyak 1 (satu) kali setiap akhir Bab dalam 1 (satu) semester, diberikan secara kelompok dengan biaya yang terukur, tidak memberatkan. Jika untuk tugas tertentu memerlukan biaya yang relatif besar, sebelum pelaksanaan harus dikonsultasikan dengan Kepala Sekolah.
  4. Untuk mata pelajaran Seni Budaya, tugas yang bersifat proyek yang sifatnya perorangan setiap akhir semester harus dikembalikan kepada peserta didik.
  5. Hal-hal yang diluar ketentuan ini akan dirumuskan kemudian.
E. KETENTUAN ULANGAN DAN UJIAN

a. Ulangan Harian
  1. Waktu
    Ulangan Harian (UH) dilakukan pada waktu pembelajaran yang diatur sesuai dengan kalender yang diberlakukan di satuan pendidikan dan dijadwalkan dalam Program Tahunan dan Program Semester.
  2. Cakupan Materi
    Ulangan Harian dilaksanakan setelah pembelajaran 1 (satu) KD atau lebih yang disesuaikan cakupan KD untuk masing-masing mata pelajaran. Bagi peserta didik yang nilainya belum mencapai KKM diberikan kesempatan pembelajaran remedial kemudian dilakukan penilaian ulang.
  3. Syarat dan Solusi bagi peserta didik yang tidak mengikuti UH
    Untuk dapat mengikuti Ulangan Harian seorang peserta didik harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh guru mata pelajaran dan telah disetujui oleh seluruh peserta didik. Mekanisme pengambilan putusan tentang persyaratan mengikuti Ulangan Harian untuk masing-masing mata pelajaran diserahkan kepada guru mata pelajaran. Jika seorang peserta didik yang oleh karena pelanggaran kesepakatan tidak dibenarkan mengikuti UH, maka guru mata pelajaran harus berkoordinasi kepada wali kelas dan guru BK untuk melakukan pembinaan kepada peserta didik dimaksud. Hasil UH diinformasikan kepada peserta didik sebelum melakukan pembelajaran pada KD berikutnya.

b. Ulangan Tengah Semester (UTS)
  1. Waktu
    UTS dilaksanakan setelah pembelajaran berlangsung untuk 8 – 9 minggu, dan dikoordinir oleh satuan pendidikan.
  2. Cakupan Materi
    Materi yang diujikan pada UTS adalah representasi dari seluruh KD yang telah diajarkan pada kurun waktu sampai dengan 8 – 9 minggu tersebut.
  3. Syarat dan Solusi Bagi Peserta Didik yang tidak mangikuti UTS
    Untuk dapat mengikuti UTS, seorang peserta didik harus mematuhi ketentuan yang telah dibuat oleh guru mata pelajaran dan telah mendapat persetujuan dari seluruh peserta didik dan dilaporkan kepada Kepala Sekolah. Jika seorang peserta didik yang dikarenakan melanggar ketentuan yang telah disepakati sehingga tidak diperkenankan mengikuti UTS, maka guru Mata Pelajaran harus berkoordinasi dengan wali kelas dan guru BK untuk mengambil solusi bagi peserta didik dimaksud. Nilai UTS diinformasikan kepada peserta didik, wali peserta didik, wali kelas, guru BK dan wakil kepala urusan kurikulum.

c. Ulangan Akhir Semester/Ulangan Kenaikan Kelas
  1. Waktu
    Dilaksanakan pada akhir pembelajaran persemester dan disesuaikan dengan kalender pendidikan, program tahunan dan program semester
  2. Cakupan Materi
    Materi UAS adalah representasi KD-KD esensial pada semester yang sedang dijalani
  3. Syarat dan Solusi bagi Peserta Didik yang tidak mengikuti UAS
    Seorang peserta didik berhak mengikuti UAS setelah memenuhi syarat-syarat akademik yang telah ditetapkan, yaitu :
    • Kehadiran sekurang-kurangnya 90%
    • Mematuhi peraturan dan tata tertib sekolah
    • Tidak sedang menjalani masalah hukuman oleh sekolah akibat dari pelanggaran tata tertib
    • Nilai UAS dinformasikan kepada peserta didik, wali peserta didik, wali kelas, guru BK dan wakil kepala sekolah urusan kurikulum.
    • Nilai UH, nilai Tugas, nilai UTS, dan nilai UAS dipergunakan untuk mendapatkan nilai Laporan Hasil Belajar Peserta Didik (LHBPD)/Laporan Capaian Kompetensi Peserta Didik (LCKPD) dan dilaporkan kepada orang tua peserta didik.

d. Ujian Sekolah (US)
  1. Waktu
    Dilaksanakan pada akhir tahun pembelajaran dan diatur dalam Prosedur Operasi Standar Ujian Sekolah dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang Relevan dengan itu.
  2. Cakupan Materi
    Berdasarkan pada SKL Mata Pelajaran dan mengacu pada SKL Satuan Pendidikan serta SKL Kelompok Mata Pelajaran
  3. Syarat dan Solusi Bagi Peserta Didik yang tidak mengikuti US
    Untuk mengikuti US, seorang peserta didik harus
    • menyelesaikan seluruh pembelajaran yang ada pada struktur kurikulum lengkap sampai dengan semester I kelas XII, dibuktikan dengan adanya LHBPD.
    • Peserta didik yang oleh sebab tertentu tidak dapat mengikuti US Utama disertai alasan yang jelas seperti sakit dengan dilengkapi surat dokter atau yang sejenis.
    • Bagi peserta didik yang gagal diberikan kesempatan mengikuti US Ulangan sesuai dengan POS.

e. Ujian Tingkat Kompetensi (UTK)
  1. Waktu
    Dilaksanakan pada akhir kelas 11 (tingkat Kompetensi 5).
  2. Cakupan Materi
    UTK diselenggarakan oleh sekolah, mengacu pada kisi-kisi yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan soal dibuat oleh sekolah. UTK bertujuan melihat capaian kompetensi pada setiap sekolah dan digunakan untuk pemetaan mutu pendidikan.
  3. Syarat dan Solusi Bagi Peserta didik yang tidak mengikuti UTK
    UTK wajib diikuti oleh peserta didik pada kelas XI, oleh karena itu diberlakukan syarat untuk mengikuti UTK. Syarat-syarat tentang pelaksanaan UTK mengacu pada ketentuan Pemerintah. Bagi peserta didik yang disebabkan oleh sesuatu yang dengan alasan yang rasional dan dapat dibuktikan kebenarannya diperkenankan mengikuti UTK susulan.

f. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi (UMTK)
  1. Waktu
    UMTK dilaksanakan oleh Pemerintah pada akhir kelas XI (tingkat kompetensi 5), menggunakan metode survey. Oleh karenanya, peserta UMTK ditetapkan berdasar kuota yang ditetapkan Pemerintah.
  2. Cakupan Materi
    Materi mengacu pada kisi-kisi dan soal dari Pemerintah.

g. Ujian Nasional
    Ujian Nasional (UN) dilaksanakan mengikuti ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendidikan Nasional dan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
F. KETENTUAN TENTANG REMEDIAL DAN PENGAYAAN

a. Remedial

Pembelajaran remedial diberikan kepada peserta didik yang nilai UH nya tidak mencapai KKM. Ketentuan dan mekanisme Pembelajaran Remedial diatur sebagai berikut:
  1. Pembelajaran Remedial diberikan kepada peserta didik yang nilai yang diperoleh pada UH tidak mencapai KKM
  2. Pembelajaran Remedial dilakukan untuk paling banyak 3 kali, jika sampai 3 kali pelaksanaan pembelajaran remedial dan setelah dilakukan penilaian ulang nilainya belum mencapai KKM, maka nilai yang diambil adalah nilai terbaik yang diperoleh peserta didik, selanjutnya kepada peserta didik tersebut diberikan tugas-tugas tambahan.
  3. Pembelajaran Remedial bersifat sangat fleksibel dan situasional
  4. Pembelajaran Remedial dilakukan di luar jam pembelajaran reguler
  5. Jika setelah UH peserta didik yang tidak mencapai KKM kurang dari 20%, maka Pembelajaran Remedial dapat dilakukan dengan penugasan individu, kemudian dilakukan penilaian ulang,
  6. Jika peserta didik yang tidak mencapapai KKM 20% atau lebih tetapi kurang dari 50%, maka pembelajaran remedial dilakukan dengan penugasan kelompok dan diakhiri dengan penilaian ulang.
  7. Jika peserta didik yang tidak mencapai KKM 50% atau lebih, maka dilakukan pembelajaran ulang
  8. Pembelajaran Remedial tidak dapat diganti dengan pemberian imbalan dan atau bentuk lain yang sejenis oleh peserta didik.

b. Pengayaan
    Pengayaan diberikan kepada peserta didik yang ketika UH mendapat nilai yang jauh melampai KKM dengan cara memberikan tugas-tugas tematik, yaitu materi antar ruang lingkup yang dapat mencakup materi dari beberapa mata pelajaran. Kepada peserta didik yang nilainya telah mencapai KKM tetapi tidak melampaui, maka kepadanya diberikan tugas-tugas untuk materi/indikator yang belum mencapai KKM. Pembelajaran pengayaan dilakukan di luar jam pembelajaran reguler.
G. KETENTUAN TENTANG KENAIKAN KELAS

Ketentuan tentang Kenaikan kelas diatur oleh Sekolah dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Direktorat Pembinaan SMA dengan menambahkan beberapa syarat tambahan sesuai dengan kondisi situasi dan karakteristik daerah sebagai berikut:
  1. Dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau setiap semester genap.
  2. Kenaikan kelas didasarkan pada penilaian hasil belajar pada semester genap, dengan pertimbangan seluruh KI/KD yang belum tuntas pada semester ganjil, harus dituntaskan sampai mencapai KKM yang ditetapkan, sebelum akhir semester genap. Hal ini sesuai dengan prinsip belajar tuntas (mastery learning), dimana peserta yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai dengan KKM yang ditetapkan, maka yang bersangkutan harus mengikuti pembelajaran remidi sampai yang bersangkutan mampu mencapai KKM dimaksud. Artinya, nilai kenaikan kelas harus tetap memperhitungkan hasil belajar peserta didik selama satu tahun pelajaran yang sedang berlangsung.
  3. Peserta didik dinyatakan TIDAK NAIK KELAS, apabila yang bersangkutan tidak mencapai ketuntasan belajar minimal, lebih dari 3 (tiga) mata pelajaran pada ranah pengetahuan dan ketrampilan. Untuk ranah sikap, bagi peserta didik yang tidak mencapai predikat Baik (B) diberikan kesempatan untuk NAIK KELAS setelah dilakukan pembinaan antara Orangtua, peserta didik dan Sekolah dengan perjanjian tertulis.
  4. Satuan pendidikan dapat menambah kriteria kenaikan kelas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap satuan pendidikan, melalui rapat dewan pendidik.
  5. Syarat yang ditetapkan satuan pendidikan adalah sebagai berikut :
    a) Kehadiran minimal 90% untuk satu semester.
    b) Mengikuti paling sedikit satu kegiatan pengembangan diri.
    c) Berbudi Pekerti Baik menurut penilaian kolektif oleh guru mata pelajaran, wali kelas dan bimbingan konseling.
H. KETENTUAN KELULUSAN

Syarat Kelulusan dari satuan pendidikan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP 32 tahun 2013 sebagai berikut :
  1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dibuktikan adanya Laporan lengkap hasil belajar peserta didik.
  2. Mendapat predikat baik pada penilaian akhir untuk kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia, kelompok mata pelajaran Kewarganegaraan dan Budi Pekerti, kelompok mata pelajaran Estetika, dan kelompok mata pelajaran Jasmani Olah Raga dan Kesehatan
  3. Lulus Ujian Sekolah
  4. Lulus Ujian Nasional
    Syarat kelulusan Ujian Sekolah diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS) yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang berlaku. Syarat Kelulusan Ujian Nasional diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional yang berlaku dan Prosedur Operasi Standar yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).
I. KETENTUAN TENTANG HAK PESERTA DIDIK DALAM PENGGUNAAN FASILITAS BELAJAR
  1. Setiap peserta didik berhak menggunakan fasilitas belajar dalam rangka mencapai kompetensi dasar sesuai mata pelajaran, yang berupa :
    • Alat dan Bahan Praktikum untuk mata pelajaran Biologi, Kimia dan Fisika
    • Media Pembelajaran
    • Alat / perabot praktik untuk mata pelajaran Kesenian, Penjasorkes dan Keterampilan
    • Alat praktik ( Lab. Bahasa ) untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
    • Setiap peserta didik berhak menggunakan fasilitas perpustakaan sekolah dalam bentuk :
      Meminjam buku pelajaran, buku refrensi dan pengetahuan umum di perpustakaan sesuai prosedur.
  2. Setiap peserta didik berkewajiban untuk memiliki minimal satu buah buku pelajaran dan buku refrensi setiap mata pelajaran yang sesuai dengan Standar Isi Kurikulum.
  3. Setiap peserta didik berkewajiban untuk memelihara setiap fasilitas belajar yang terdapat di perpustakaan, Lab.Fisika, Lab.Kimia, Lab.Biologi, Lab.Bahasa, Lab.Matematika, Lab.Komputer dan Lab. IPS.
J. KETENTUAN LAYANAN KONSULTASI PADA GURU, WALI KELAS DAN GURU BK/KONSELOR
  1. ktu Konsultasi
    Guru Mata Pelajaran, Guru BK/Konselor dan Wali Kelas mengatur jadwal Layanan Konsultasi bagi Perta Didik. Waktu yang diatur oleh guru mata pelajaran, guru BK/Konselor dan wali kelas untuk program layanan konsultasi diketahui oleh Kepala Sekolah dan disosialisasikan kepada peserta didik. Materi layanan meliputi kesulitan belajar, masalah pribadi, bimbingan karier dan hal-hal lain yang merupakan persoalan peserta didik dan dapat menghambat prestasi belajar. Guru mata pelajaran, guru BK/Konselor setelah melakukan pertimbangan dapat menjadwalkan bimbingan kepada peserta didik tanpa harus diminta oleh peserta didik yang bersangkutan.
  2. Teknik Konsultasi
    Konsultasi dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok. Ketentuan umum tentang konsultasi adalah : Untuk membantu pencapaian kompetensi, setiap peserta didik diberi pelayanan akademis oleh guru mata pelajaran, wali kelas maupun konselor ( Guru BK ) Setiap guru mata pelajaran wajib menyediakan jadwal layanan akademik kepada setiap peserta didik asuhannya. Setiap wali kelas wajib menyediakan jadwal layanan akademik kepada setiap peserta didik asuhannya. Setiap guru BK wajib menyediakan jadwal layanan akademik kepada setiap peserta didik asuhannya. Layanan khusus diberikan kepada setiap peserta didik yang memiliki masalah khusus dalam mengikuti proses pembelajaran, seperti masalah :
    • Kehadiran
    • Kepribadian
    • Ahlak
    • Ekonomi
    • Keamanan

    Layanan khusus diberikan secara berjenjang mulai dari guru mata pelajaran, wali kelas dan guru BK Segala bentuk pelayanan ( akademik dan khusus ) dikoordinasikan dengan guru BK. Setiap peserta didik wajib melaksanakan satu jenis kegiatan pengembangan diri. Setiap peserta didik berhak mendapat pelayanan untuk melaksanakan pengembangan diri.
PENUTUP
    Peraturan Akademik sebagaimana diatur dalam Permendiknas RI Nomor 19 Tentang Standar pengelolaan merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Sekolah. Mengingat pentingnya hal ini, SMA Negeri 1 Galang menjabarkan apa yang diperlukan dalam Pedoman Sekolah dalam bentuk suatu pedoman yang berisikan tentang hal-hal berkenaan dengan peraturan akademik. Peraturan Akademik ini berisikan tentang hal-hal yang berkenaan dengan proses pembelajaran dan penilaian serta mengatur bagaimana memenuhi persyaratan minimal untuk dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Peraturan akademik juga memberikan alternatif pemecahan masalah jika ada seorang peserta didik/siswa melenggar ketentuan sebagai mana dimaksud.